Prof. Dr. Sutan Nasomal menyoroti dinamika politik nasional dan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Jakarta, Inti Fakta Nusantara — Dinamika politik nasional menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 menjadi perhatian Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia mengingatkan agar perkembangan politik di tingkat elite tidak mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan mendasar masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi hingga kualitas pelayanan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring dari dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, pada 15 September 2026. Ia dikenal sebagai pemerhati masyarakat, pakar hukum internasional, ekonom, serta Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID).
• Sutan Nasomal Dorong Pemerintah Terbuka terhadap Kritik dan Saran Masyarakat
• Sutan Nasomal Harap Aspirasi Rakyat Jadi Dasar Pengelolaan SDA Indonesia
Dinamika Politik 2029 dan Kepentingan Publik
Menurut Sutan Nasomal, pergerakan tokoh lintas partai dan pembicaraan mengenai peta politik menuju Pemilu 2029 perlu disikapi secara bijaksana. Ia mengingatkan agar dinamika elite tidak menggeser perhatian dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh persaingan politik maupun pernyataan yang berpotensi memperuncing perbedaan. Stabilitas nasional dan kepentingan publik, menurutnya, perlu tetap menjadi prioritas bersama.
Dalam pandangannya, pemimpin di tingkat pusat maupun daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat menjawab kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga semestinya menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tekanan Ekonomi dan Kesulitan Usaha Kecil
Sutan Nasomal turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai harga kebutuhan pokok, keterbatasan penghasilan, serta beban utang yang dirasakan sebagian keluarga. Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian melalui kebijakan ekonomi yang terukur dan memperhatikan kelompok rentan.
Ia juga mengkritik proses perizinan usaha yang dinilainya masih menyulitkan sebagian pelaku usaha kecil. Menurutnya, pelayanan administrasi perlu dibuat lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses agar masyarakat mempunyai kesempatan mengembangkan usaha secara mandiri.
Dalam keterangannya, ia menyinggung dugaan pembayaran tidak resmi dalam proses pelayanan administrasi tertentu. Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dan tidak disertai dokumen atau hasil pemeriksaan yang memastikan adanya pelanggaran pada instansi tertentu.
Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketepatan Data Bantuan Sosial Perlu Dievaluasi
Persoalan lain yang disoroti adalah ketepatan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial. Sutan Nasomal mempertanyakan kemungkinan ketidaksesuaian data apabila warga yang mengalami keterbatasan ekonomi justru tercatat dalam kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.
Menurutnya, pembaruan dan verifikasi data perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kondisi faktual masyarakat. Pendataan yang akurat penting agar program bantuan pemerintah dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Ia menilai evaluasi perlu melibatkan pemerintah daerah, petugas pendataan, serta masyarakat sehingga kesalahan administrasi dapat diperbaiki melalui prosedur yang jelas. Kebijakan penghematan anggaran juga perlu memperhatikan akses kelompok rentan terhadap bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
• Pertumbuhan Ekonomi Sampang Lampaui Target RPJMD 2025
• Sutan Nasomal Dorong Penguatan Regulasi Perlindungan Ibu dan Anak
Pemerintah Diminta Terbuka terhadap Kritik
Sutan Nasomal menilai ruang komunikasi antara masyarakat dan pemegang kebijakan perlu diperkuat. Keluhan warga, menurutnya, seharusnya diterima sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan publik, bukan diabaikan karena perbedaan pandangan politik.
Ia mengibaratkan akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemegang kekuasaan sebagai pintu yang tidak boleh tertutup oleh kepentingan kelompok tertentu. Kritik dan pengaduan perlu memperoleh tanggapan melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengajak masyarakat menjaga ketertiban, tidak mudah terseret provokasi, dan menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sah. Pada saat yang sama, pemerintah diharapkan membuka ruang dialog serta mengevaluasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Harapan bagi Kepemimpinan Nasional
Menurut Sutan Nasomal, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari dinamika politik atau komunikasi elite, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan pelayanan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap para pemimpin di tingkat nasional maupun daerah menjadikan persoalan ekonomi rakyat, kemudahan berusaha, ketepatan pendataan bantuan sosial, serta kualitas pelayanan publik sebagai agenda yang terus dievaluasi.
Bagi masyarakat, ia mengajak agar aspirasi disampaikan secara damai, persatuan tetap dijaga, dan setiap langkah dilakukan sesuai hukum. Ia juga mengingatkan pentingnya doa dan ikhtiar bersama agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung tinggi independensi pers, asas praduga tak bersalah, serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Redaksi IFN
Editor: Han
