JAKARTA, Inti Fakta Nusantara — Hubungan kerja sama antara pemerintah dan media kembali menjadi sorotan. Pernyataan Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dikaitkan dengan ancaman pemutusan kerja sama terhadap media yang banyak memberitakan sisi negatif pemerintah turut mendapat perhatian Prof Sutan Nasomal, SH., MH.
Prof Sutan Nasomal menilai media memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi, bukan hanya sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai kontrol sosial.
“Fungsi media sebagai kontrol sosial tidak akan lekang oleh waktu,” ujar Prof Sutan Nasomal melalui sambungan telepon dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
• Prof Sutan Nasomal Dorong Pemerintah Terbuka Terima Kritik dan Saran Masyarakat
• MCS dan PWI Kritik SKK Migas MedcoEnergi soal Independensi Pers
Media Tidak Hanya Memberitakan Hal Positif
Menurut Prof Sutan Nasomal, media tidak dapat hanya menyajikan pemberitaan yang menyenangkan pemerintah. Pers juga memiliki tanggung jawab memberitakan persoalan masyarakat, pelayanan publik, kebijakan serta berbagai hal yang perlu mendapat perhatian.
Di sisi lain, ia memahami bahwa media merupakan industri yang membutuhkan biaya operasional.
“Media juga perlu hidup. Dalam praktiknya media menempuh berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, mulai dari iklan, sponsor, ucapan hari besar hingga kerja sama dengan berbagai pihak,” katanya.
Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan media menurutnya merupakan sesuatu yang wajar selama berjalan profesional dan tidak memengaruhi independensi pemberitaan.
Kritik Semestinya Dijawab dengan Data
Prof Sutan Nasomal mengatakan pemerintah memiliki hak memberikan penjelasan ketika terdapat pemberitaan yang dianggap keliru atau merugikan. Namun mekanisme yang ditempuh seharusnya berupa klarifikasi, hak jawab dan penyampaian data pembanding.
“Kalau ada pemberitaan yang dianggap negatif atau tidak sesuai fakta, jawab dengan data dan klarifikasi. Jangan kritik dibalas dengan ancaman penghentian kerja sama,” ujarnya.
Ia menilai kemitraan tidak boleh berkembang menjadi ketergantungan yang membuat media kehilangan ruang untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
• Prof Sutan Nasomal Dorong Penguatan Regulasi Perlindungan Ibu dan Anak
• Prof Sutan Nasomal Desak Kapolri Berantas PETI
Publik Membutuhkan Informasi Berimbang
Ia menegaskan masyarakat menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam hubungan pemerintah dan media. Publik membutuhkan informasi yang berimbang mengenai keberhasilan maupun persoalan yang terjadi.
“Kalau ada perbedaan pandangan, duduk bersama. Media berikan ruang hak jawab, pemerintah berikan data dan klarifikasi. Dengan begitu masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap,” ujarnya.
Menurut Prof Sutan Nasomal, kepentingan bisnis dan kerja sama dapat berjalan, tetapi independensi pers serta fungsi kontrol sosial harus tetap dijaga.
Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung tinggi independensi pers, asas praduga tak bersalah, serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Redaksi IFN
Editor: Han
