SAMPANG, Inti Fakta Nusantara — Polres Sampang mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan praktik prostitusi online di sebuah rumah kos di Jalan Kramat, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Pengungkapan dilakukan pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Dua perempuan kemudian dibawa ke Mapolres Sampang untuk diperiksa guna mendalami dugaan aktivitas tersebut dan peran masing-masing.
Keduanya berinisial CH (25), warga Kecamatan Semampir, Surabaya, dan RS (34), perempuan asal Bangkalan yang berdomisili di Kecamatan Pakal, Surabaya. Berdasarkan keterangan kepolisian, CH diduga menjadi perantara yang mencarikan pelanggan, sedangkan RS disebut sebagai pihak yang diduga menjadi korban. Karena itu, kedudukan hukum keduanya tidak boleh disamakan.
Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto, S.I.K., menyampaikan perkembangan perkara dalam konferensi pers di Mapolres Sampang, Kamis (12/11/2026). Ia didampingi Kasat Reskrim Iptu Nur Fajri Alim, S.E., M.M., dan Kasi Humas AKP Eko Puji Waluyo, S.H.
Penyelidikan Bermula dari Informasi Rumah Kos
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sampang sebelumnya menerima informasi tentang dugaan kegiatan prostitusi di rumah kos tersebut. Petugas menindaklanjuti informasi itu melalui penyelidikan hingga mendatangi lokasi pada Rabu malam.
Saat pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan CH bersama RS. Penyidik kemudian menelusuri dugaan pemanfaatan aplikasi percakapan untuk menawarkan jasa prostitusi kepada calon pelanggan dan menghubungkannya dengan perempuan lain.
“Setelah sepakat dengan pembeli, tersangka kemudian menghubungi korban bahwa ada tamu yang akan menggunakan jasanya,” ujar AKBP Anang Hardiyanto sebagaimana dikutip dalam pemberitaan konferensi pers.
Keterangan tersebut menjadi salah satu dasar pendalaman penyidik mengenai pola penawaran, komunikasi dengan pelanggan, serta kemungkinan adanya keuntungan yang diterima pihak penghubung.
Tarif Rp400 Ribu dan Dugaan Pembagian Keuntungan
Dalam perkara ini, polisi mengungkap dugaan penawaran layanan yang melibatkan dua perempuan dengan tarif Rp400 ribu. CH diduga memperoleh bagian Rp50 ribu setiap kali mencarikan pelanggan bagi perempuan lain.
Untuk layanan yang disebut dilakukannya sendiri, CH dilaporkan menerima Rp200 ribu per pelanggan. Berdasarkan keterangannya kepada penyidik, penghasilan dari tiga pelanggan dalam sehari dapat mencapai Rp600 ribu. Nominal tersebut merupakan keterangan dalam penanganan perkara, bukan hasil pembuktian di pengadilan.
Polisi juga mengungkap keterangan bahwa aktivitas serupa diduga telah berlangsung sekitar dua bulan di Sampang. Sebelumnya, CH disebut mengaku melakukan praktik sejenis selama kurang lebih satu tahun di Surabaya dengan alasan kebutuhan ekonomi.
Penyidik masih mendalami aliran uang, keterlibatan pihak lain, dan hubungan antara transaksi yang diduga terjadi dengan unsur tindak pidana perdagangan orang.
Barang Bukti Diamankan, Polisi Dalami Dugaan TPPO
Sejumlah barang bukti diamankan, antara lain dua telepon seluler merek OPPO A5 2020 dan VIVO Y04 serta uang tunai Rp900 ribu. Polisi turut mengamankan sejumlah perlengkapan dari lokasi untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam keterangan penanganan perkara yang diberitakan IFN, kepolisian menyebut sangkaan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disebut pula sangkaan subsider Pasal 455 ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 420 KUHP.
Polisi menyampaikan bahwa ancaman pidana dalam perkara tersebut dapat mencapai 15 tahun penjara. Namun, sangkaan, unsur tindak pidana, dan pertanggungjawaban setiap pihak masih harus dibuktikan dalam proses hukum.
Kasat Reskrim Iptu Nur Fajri Alim mengingatkan masyarakat untuk melaporkan kegiatan mencurigakan di lingkungan rumah kos atau hunian sewaan melalui saluran kepolisian yang resmi, dengan tetap menghindari tuduhan tanpa bukti.
Penanganan perkara masih berlangsung di Satreskrim Polres Sampang. Kepolisian terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, sementara seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak atas perlakuan adil dan asas praduga tak bersalah.
Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Hairil
Editor: Han