MOROWALI, Inti Fakta Nusantara — Dugaan seruan pengusiran terhadap Baso Ridwan, warga Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan Ketua DPW Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasih Celebes Indonesia (LBH CCI) Sulawesi Tengah, Suharman, A.Md., CFLE., CLA. Persoalan yang mencuat melalui rekaman suara tersebut kini mendapat pendampingan hukum setelah Baso mengadukan kejadian yang dialaminya kepada kepolisian.
Suharman menaruh perhatian pada dugaan ucapan yang berkaitan dengan ajakan tidak memilih Baso dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penggunaan kata-kata yang dipersoalkan sebagai penghinaan, hingga pernyataan mengenai pengusiran warga dari desa.
Menurut keterangan Baso, rekaman tersebut muncul di tengah perbedaan pandangan mengenai sengketa tanah di Desa Solonsa. Foto kehadirannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Poso dan dokumentasi penerimaan uang kompensasi lahan turut menjadi bagian dari persoalan yang berkembang di masyarakat.
Pendampingan hukum kemudian diberikan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 022/DPW-SULTENG/LBH-CCI/XI/2026 tertanggal 10 November 2026. Dalam surat tersebut, Baso memberikan kuasa kepada Hasan, S.H., dan Andi Abu M., S.H., dari LBH CCI Sulawesi Tengah.
Suharman Soroti Dugaan Pengusiran dan Perlindungan Hak Warga
Dalam sorotannya, Suharman menempatkan persoalan Baso Ridwan sebagai masalah yang perlu diperiksa dengan memperhatikan perlindungan hak warga serta kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum. Dugaan seruan pengusiran menjadi perhatian karena dapat menimbulkan tekanan sosial apabila berkembang menjadi tindakan terhadap seseorang di lingkungan tempat tinggalnya.
Meski demikian, isi rekaman, maksud pernyataan, serta identitas pihak yang bertanggung jawab tetap memerlukan pemeriksaan. Pernyataan yang dipersoalkan tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur hukum yang sesuai.
Berdasarkan kronologi yang menjadi bahan pemberitaan, rekaman suara tersebut memuat ajakan kepada kelompok ibu-ibu yang disebut berkaitan dengan Wanita Islam Alkhairaat (WIA) Desa Solonsa agar tidak memilih Baso sebagai anggota BPD. Percakapan juga menyinggung warga asli atau yang disebut sebagai pribumi Desa Solonsa.
Penyebutan WIA dalam materi rekaman tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan organisasi tersebut secara kelembagaan. Identitas pembicara, hubungan para pihak, serta konteks keseluruhan percakapan tetap perlu diklarifikasi.
Baso turut mempersoalkan penyebutan kata “munafik” dan “kurang ajar”. Dalam kronologi pengaduan kepolisian, kedua sebutan itu dinyatakan ditujukan kepada dirinya.
Adapun bagian terjemahan rekaman yang menjadi perhatian terkait dugaan seruan pengusiran memuat kalimat:
“Orang begitu kita usir dari desa.”
Dalam bagian lain percakapan, pembicara juga disebut menyatakan bahwa dirinya bukan provokator dan tidak bermaksud mengompori masyarakat. Kedua bagian tersebut penting diperhatikan agar penilaian terhadap rekaman tidak hanya bertumpu pada potongan pernyataan tertentu.
Dari sudut hukum pidana, ketentuan penghasutan antara lain diatur dalam Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penerapannya bergantung pada terpenuhinya unsur perbuatan yang diatur, bukan semata-mata karena sebuah pernyataan dianggap menyinggung atau memprovokasi.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga mengatur pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, ketentuan tersebut mensyaratkan adanya unsur serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dugaan seruan pengusiran seorang warga dalam perkara ini tidak dapat langsung disamakan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dengan demikian, sorotan terhadap persoalan Baso perlu dibedakan dari penetapan kesalahan pidana. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran merupakan bagian dari proses pemeriksaan oleh aparat dan lembaga yang berwenang.
Kronologi Rekaman dan Pengaduan Baso Ridwan ke Polisi
Menurut penuturan Baso, dirinya mengetahui rekaman suara yang dipersoalkan pada Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 21.30 WITA, ketika dalam perjalanan dari Kabupaten Poso menuju Desa Solonsa.
Pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 00.10 WITA, ia kemudian mendatangi Polsek Wita Ponda untuk menyampaikan pengaduan.
Pengaduan tersebut tercatat melalui Surat Tanda Terima Laporan Kejadian (STTL) Nomor STTL/49/XI/2026/Sek. Wita Ponda/Res. Morowali/Polda Sulteng, yang diterima petugas jaga Bripka Nasrul.
Dalam dokumen itu, Nurwati Sanampe, yang disebut menjabat Kepala Dusun II Desa Solonsa, tercantum sebagai pihak yang diadukan. Rekaman diduga memuat suara Nurwati, tetapi identitas pembicara dan keaslian keseluruhan rekaman tetap memerlukan pembuktian.
Berdasarkan kronologi STTL, rekaman diteruskan oleh seorang perempuan bernama Risna ke telepon genggam pihak yang ditulis sebagai “HJ. Mat”. Dokumen tersebut tidak menjelaskan secara lengkap jalur penyebaran berikutnya hingga rekaman akhirnya diketahui Baso.
Baso juga menuturkan bahwa ketika hendak mengurus pencabutan berkas pengaduan awal, dirinya memperoleh informasi mengenai permintaan keterangan terhadap Nurwati.
Menurut Baso, Rahmat, yang disebut sebagai Kanit Reskrim Polsek Wita Ponda, menyampaikan bahwa Nurwati telah mengakui suara dalam rekaman sebagai suaranya sendiri dan bahwa pernyataan itu terlontar ketika sedang emosi serta sakit hati.
Informasi tersebut merupakan keterangan tidak langsung yang disampaikan Baso kepada sumber pemberitaan. Redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari Nurwati ataupun keterangan resmi kepolisian untuk memastikan penjelasan tersebut.
Setelah perkembangan pengaduan awal, Baso menyatakan kekecewaannya karena merasa belum memperoleh permintaan maaf atau iktikad baik dari pihak yang diadukan. Ia kemudian membawa persoalan tersebut ke Polres Morowali pada 9 November 2026.
Sengketa Tanah Solonsa dan Pendampingan LBH CCI
Persoalan rekaman suara tidak terlepas dari latar sengketa tanah di Desa Solonsa yang turut melibatkan sejumlah warga dan pihak perusahaan.
Sengketa tersebut tercatat dalam perkara perdata Nomor 138/Pdt.G/2026/PN Pso di Pengadilan Negeri Poso, yang didaftarkan pada 7 Juli 2026.
Semmang, ayah Asdar, disebut sebagai penggugat. Adapun Kepala Desa Solonsa, Kelompok Tani Tepoasoa, dan PT Sentosa Utama Nikelindo (SUN) menjadi pihak tergugat. Salah satu dokumen yang disebut mendasari klaim penggugat ialah Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) tahun 1997.
Menurut Baso, dirinya dan Sarto pernah menerima uang yang berkaitan dengan pembagian kompensasi lahan PT SUN. Baso mengaku memperoleh Rp1.700.000, sedangkan Sarto, warga Dusun I Desa Solonsa, menerima Rp2.230.000.
Dokumentasi penerimaan uang tersebut kemudian beredar melalui WhatsApp. Baso menilai penyebaran foto tanpa konteks lengkap kegiatan pembagian kompensasi dapat menimbulkan kesan yang merugikan dirinya.
Menurut keterangan narasumber, Moh. Nasir dari Dusun V memilih tidak menerima uang pembagian karena mengetahui adanya persoalan klaim kepemilikan tanah.
Dalam bahan pemberitaan juga muncul informasi mengenai skema pembagian 40 persen dan 60 persen yang dikaitkan dengan kategori warga. Namun, dasar penghitungan, pihak yang menetapkan, dan mekanisme pelaksanaannya belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan dokumen serta klarifikasi para pihak.
Baso menuturkan bahwa setelah mengetahui adanya klaim kepemilikan tanah oleh Semmang, dirinya bersama Sarto menemui Asdar untuk memperoleh penjelasan.
Asdar disebut memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar klaim kepemilikan tanah ayahnya. Menurut Baso, penjelasan tersebut membuat dirinya dan Sarto bersedia memberikan keterangan sebagai saksi. Adapun keabsahan dokumen dan hak atas objek sengketa tetap menjadi bagian dari pemeriksaan pengadilan.
Perkembangan perkara kemudian berlanjut ketika Baso memberikan surat kuasa kepada tim LBH CCI Sulawesi Tengah pada 10 November 2026.
Melalui surat kuasa tersebut, Hasan, S.H., dan Andi Abu M., S.H., memperoleh kewenangan pendampingan sesuai ruang lingkup yang tercantum dalam dokumen.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Baso mencari penyelesaian melalui mekanisme hukum. Namun, keberadaan surat kuasa tidak mengubah kedudukan dugaan yang masih harus diperiksa berdasarkan bukti serta keterangan para pihak.
Hingga naskah ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari Nurwati Sanampe, Pemerintah Desa Solonsa, PT SUN, pengurus WIA setempat, maupun konfirmasi resmi kepolisian mengenai perkembangan pengaduan tersebut.
Inti Fakta Nusantara membuka ruang hak jawab, sanggahan, koreksi, dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan. Setiap penjelasan disertai informasi atau dokumen pendukung akan diperiksa secara proporsional untuk menjaga keberimbangan informasi dan asas praduga tak bersalah.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen serta keterangan narasumber dengan tetap membedakan fakta, klaim, dan dugaan yang memerlukan pembuktian. Inti Fakta Nusantara menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Hairil
Editor: Han